Manado, MS

Gerak penuntasan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 di Kabupaten dan kota didorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut). Teranyar, sesuai kajian jajaran lembaga pengawas ini di daerah, alokasi dana pesta demokrasi nanti masih sangat kurang.

Problem tersebut diendus Ketua Bawaslu Provinsi Sulut, Herwyn Malonda. Ia berharap, anggaran ini segera selesai persoalannya. Nanti  pihaknya akan meminta bantuan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dengan gubernur  bisa memfasilitasi pembahasan yang ada di kabupaten dan kota.

“Karena berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten dan kota, alokasi dana masih di bawah yang dibutuhkan. Belum dapat memastikan (dana yang dibutuhkan, red). Namun semakin besar jajaran di bawah (Bawaslu kabupaten/kota, red), tentu semakin besar itu (anggaran, red),” ungkap Malonda, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Diakuinya ada sedikit masalah terkait anggaran di kabupaten dan kota. Makanya dirinya akan meminta Pemprov memfasilitasi sesuai dengan jajarannya di kabupaten dan kota. “Sementara pagu indikatif di kabupaten kota jauh dari kebutuhan. Karena ini nanti berpengaruh pada provinsi.  Kalau mereka kurang (anggaran, red), konsekuensi ke provinsi kena. Karena mereka juga kan pemilihan gubernur,” jelasnya.

Kalau pelaksanaannya antara pilgub dan kabupaten/kota berjalan bersamaan maka masalah anggaran akan terbantu sekaligus. “Nanti kita provinsi lihat mana yang akan diberikan subsidi. 1 Oktober sudah tanda tangan semua (kesepakatan anggaran pilkada, red). Saya berharap semua selesai. Kalau ada masalah dicek dulu,” tandasnya. (arfin tompodung)