Irit Anggaran, PSI Pastikan Tolak Pin Emas


KONSEP penghematan anggaran negara digedor Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Salah satu upaya yang dilakukan PSI dengan menolak pin emas yang biasanya digunakan wakil rakyat.

 

Hal itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) PSI Grace Natalie. Menurut dia, penolakan PSI terhadap pin berbahan emas tidak hanya berlaku di DKI Jakarta saja. Ia memastikan penolakan ini berlaku secara nasional. "Ini bukan hanya sikap PSI di DKI Jakarta tapi menjadi porsi dan komitmen kami," katanya, usai acara Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) DPW PSI DKI Jakarta, di Novotel Hotel, Jakarta Barat, Minggu (25/8).

 

Grace menjelaskan, pemerintah seharusnya irit terhadap sesuatu hal. Penggunaan pin berbahan emas, katanya, bisa diganti dengan bahan lain yang lebih murah.

 

Ia lalu mengungkapkan bahwa di dalam aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak ada kewajiban anggota DPRD untuk memakai pin berbahan dasar emas. Grace pun langsung menyinggung anggaran pin emas DKI Jakarta yang mahal.

 

"Buat kami uang Rp 1 miliar itu banyak. Belum lagi dikalikan di tempat-tempat lain. Saya rasa di tempat lain ada juga kok yang bukan emas. Kalau memang ini adalah sebuah kewajiban yang di standarisasi oleh negara, harusnya semua daerah sama dong," lanjut dia.

 

Sementara itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menuding PSI mencari popularitas dari isu pin berbahan emas. Grace mempertegas, irit bukanlah sebuah popularitas. "Irit kok disebut mencari popularitas. Gimana nih. Kita ngirit kepada uang masyarakat. Ini tanggung jawab kita kepada konstituen masyarakat. Ini bukan pencitraan, bukan juga sekedar gimik. Semua hal bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, untuk uang masyarakat, apa dasarnya harus dibelanjakan emas 24 atau 22 karat. Itu (pin emas) tidak terkait produktivitas sama sekali. Kalau bisa di irit, kenapa engga," pungkas Grace.

 

Sebelumnya diberitakan, PSI DKI Jakarta telah menolak pin emas anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut PSI, pengadaan pin emas untuk para anggota Dewan hanya menghamburkan uang. "Bahwa PSI menyadari bahwa pin penting sebagai identitas jabatan anggota Dewan. Kami persoalkan adalah biaya ini. Kenapa emas? Kita hitung dari anggaran yang ada berarti pin senilai Rp 5 juta untuk dipakai," ucap Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest saat dihubungi, Selasa (20/8).

 

Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani, yang merupakan anggota Dewan petahana dan terpilih kembali untuk periode mendatang, menolak pin emas tersebut. "PPP minta Sekretariat Jenderal DPR RI agar pembuatan PIN anggota DPR, baik anggota yang baru terpilih maupun anggota lama yang kembali terpilih, untuk tidak perlu berbahan emas, cukup dengan kuningan atau logam lain yang diberi warna keemasan. Yang penting produk Pinnya bagus dan rapi," kata Arsul Sani kepada wartawan, Minggu (25/8).(dtc)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting