Eks Napi Koruptor, KDP: WNI Punya Hak


Wacana penerapan mantan terpidana korupsi dilarang ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 picu reaksi publik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) ikut menanggap. Realisasi ketentuan tersebut diharap tak berbenturan dengan hak sebagai warga negara Indonesia (WNI). 

 

Agenda tahapan awal Pilkada 2020 di depan mata. September 2019 itu dimulai. Namun wacana penerapannya nampak masih kabur. Anggota DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi mengatakan, setahu dirinya aturan tersebut sudah pernah dibuat sebelumnya. Hanya saja bertentangan dengan regulasi yang menyatakan setiap warga negara wajib dipilih dan memilih.

“Aturan mantan napi koruptor tidak bisa mencalonkan diri baik di pileg (pemilihan legislatif) maupun di pilkada (pemilihan kepala daerah) itu, kalau tidak salah sudah berlaku sejak 2 tahun lalu, tapi pelaksanaannya tergantung. Tapi buktinya juga ada (eks napi koruptor, red) yang masuk mencalonkan diri. Iya kan?,” ujar personil Komisi I DPRD Sulut tesebut, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

 

“Mungkin nanti ada aturan baru. Tapi biar bagaimana pun di Undang-Undang disampaikan, seluruh rakyat Indonesia, wajib dipilih dan memilih,” sambungnya.

 

Menurutnya, di luar kasus apapun ketika seseorang telah menjalani masa hukumannya berarti dia telah membayar harga. Walau dirinya adalah mantan terpidana namun hak-haknya sebagai warga negara dipulihkan kembali dan tetap harus diberikan. Termasuk bisa dipilih dan memilih. “Dia yang menjalani hukuman, itu kan berarti  dia sudah bayar harga. Hak politiknya sebagai manusia tetap ada,” tegasnya.

 

Barangkali baginya, ada regulasi baru yang akan diterapkan. Siapa tahu dengan aturan tersebut memiliki kajian yang punya jalan keluar. “Mungkin juga aturan terkait mantan koruptor yang tidak bisa mengikuti pilkada atau pileg. Tapi sekali lagi, sebagai warga Indonesia wajib dipilih dan memilih,” kuncinya. (arfin tompodung)


Komentar