Deprov Desak Bicarakan Polemik Sawit Bersama Pemkab Bolmong


Tuntutan massa demonstran menolak sawit, ditanggap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya (BMR). Desakan masyarakat mencabut izin perusahaan pengelolanya dipandang sangat dilema. Problem ini pun didorong untuk dibahas dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong).

Aspirasi rakyat agar izin perusahaan kelapa sawit dicabut, dinilai perlu untuk dipikirkan secara matang. Masalah ini harus dilihat dari banyak sisi. Terutama Pemkab Bolmong yang kans jadi korban bila kemudian pencabutan izin dipaksakan. “Sebagai wakil rakyat tentu wajib hukumnya untuk menerima aspirasi daripada masyarakat, amat  terlebih di dapil BMR. Namun tentu ini juga harus dipikirkan secara komperhensif. Apabila dilakukan pencabutan izin terhadap kelapa sawit, tentu ini berdampak resiko hukum terhadap Pemkab Bolmong,” jelas Anggota DPRD Sulut, Ardiansyah Mursan Imban, baru-baru ini, di ruang kerjanya. 

Baginya ini akan berdampak pada pemerintah karena sudah pasti perusahaan akan melakukan tuntutan kembali. Konsekuensinya ada ratusan miliar yang akan diminta perusahaan untuk pengembalian biaya selama ini. “Ini juga yang perlu kita pikirkan, pertimbangkan matang-matang. Memang izin kelapa sawit yang ada itu (di Bolmong, red) baru sekitaran 6 sampai 7 tahun. Tetapi kan hitungan investasi di situ sudah cukup besar. Itu yang dipertimbangkan. Ini harus dibicarakan dengan Pemkab Bolmong. Jangan kita hanya melihat sebelah mata,” pungkas anggota dewan provinsi (Deprov) yang duduk di Komisi I ini.

Investasi sawit di tanah Hak Guna Usaha (HGU) baginya, boleh dikatakan sebagai salah satu prestasi bagi Pemkab Bolmong secara khusus namun harus dipikirkan kondisi masyarakat. “Tetapi ini pun harus dipikirkan secara cermat karena di satu sisi juga  ini adalah tuntutan masyarakat Bolmong. Mereka yang terdampak langsung, di seputaran perkebunan kelapa sawit yang boleh dikatakan sudah ada sejak dari dulu berpuluh-puluh tahun lamanya mengais rejeki di wilayah perkebunan kelapa sawit tersebut,” papar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

“Kalau masalah HGU seperti yang di Bolangat itu bukan hanya dari masalah kelapa sawit ini saja, tapi sudah dengan perusahaan sebelumnya telah bermasalah dengan masyarakat Bolmong,” tutupnya. (arfin tompodung)


Komentar