Gubernur Olly Pertanyakan Demo Sawit


Episode unjuk rasa penolakan sawit di bumi Nyiur Melambai kembali melebar. Kini respon datang dari Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey. Dirinya bahkan sampai mempertanyakan aksi demonstrasi tersebut.

 

Gubernur menjelaskan, keberadaan sawit di Sulut hanyalah sebatas percontohan. Kalau tidak dilengkapi dengan industrinya maka tidak akan berguna. "Kalau tidak ada (industri, red) berarti cuma keindahan alam. Saya juga tanam sawit. Tapi tidak ada industrinya," ujar Olly.

 

Perusahaan, menurutnya sudah lama minta izin untuk percontohan. Mereka berkeinginan sehabis percontohan akan masuk di industri. "Tapi selama saya gubernur, tidak ada (memberikan izin industri, red)," ungkapnya.

 

Dirinya juga mempertanyakan masyarakat yang datang melakukan demo belum lama ini. "Sapa yang suruh demo? Emang gratis datang demo di sini. Sapa yang kase doi pa dorang?" ketusnya.

 

Gubernur menjelaskan, pada tahun 2015 izin tersebut diberikan oleh bupati yang ketika itu menjabat di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Sebelum ditangani pihak perusahaan, tanah Hak Guna Usaha (HGU) itu sudah tidak dikelola namun telah ditempati masyarakat. "Waktu ia berpindah tangan, mereka langsung buat program penanaman kelapa sawit. Tapi bagi saya kalau tidak seribuan hektare di sana, itu tidak ekonomis untuk di Sulut," jelas Olly.

 

Perusahaan menurutnya masih memakai sementara izin usaha yang lama. Posisi pemerintah sekarang, tidak serta merta mencabut izin yang diterbitkan pemerintah daerah yang lalu itu.

 

"Tapi nanti kita evaluasi. Pemanfaaatan sawit bermanfaat bagi Sulut atau tidak," terangnya.

 

Ditegaskan, dalam hal ini petani tidak akan menjadi korban. Itu karena lahan HGU tersebut bukan dimiliki petani melainkan perusahaan. "Bukan petani yang korban. Kan itu bukan milik petani, tanah HGU milik perusahaan. Makanya nanti kami akan melihat karena sekarang kita lagi buat program untuk memberikan tanah ke petani-petani. Eks HGU kita bagi di masyarakat. HGU kita tidak akan perpanjang lagi izinnya," tegasnya.

 

"Jangan sampai seperti di Tateli, dengar kita akan bagi-bagi, kepala desanya main jual tanahnya. Ini kita akan tangkap kepala desanya.  Masyarakat harus tahu, jangan kita memanfaatkan program yang pro rakyat," kuncinya. (arfin tompodung)


Komentar