MEGAWATI Soekarnoputri, kembali dikukuhkan sebagai ketua umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dalam kongres V partai berlambang Banteng Moncong Putih di Bali. Presiden RI ke 5 itu, terpilih secara aklamasi.

Menariknya, Megawati dalam pembukaan kongres sempat memberikan pernyataan terbuka yang cukup gamblang mengenai ‘syarat’ masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP diminta harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet.

"Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," kata Mega dalam sambutannya dihadapan Presiden Jokowi.

Bak gayung bersambut, Presiden Jokowi langsung menjawab permintaan Megawati tersebut. Jokowi, yang juga kader PDIP, menjamin partainya akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet.

"Mengenai menteri. Tadi Bu Mega kan menyampaikan jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, tapi PDIP empat kan sudah dua kali (lipat)," tutur Jokowi dalam pidato saat pembukaan Kongres PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8) kemarin.

Jokowi mendapat kesempatan memberikan sambutan setelah Megawati. "Kalau yang lain tiga, pasti PDIP (hadirin berteriak ‘enam’), belum tentu juga," sergah Jokowi. "Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," sambung Jokowi.

Bola panas pun menyasar Olly Dondokambey. Peluang Olly untuk masuk kabinet Jokowi makin menguat. Mengingat, kapasitas Olly sebagai bendahara umum (bendum) PDIP. Apalagi, Olly dikenal sangat dekat dengan Ketum dan merupakan kader yang selalu pasang badan untuk Megawati.

Meski dalam berbagai kesempatan, Olly mengaku masih ingin mengabdi di Sulut. Tak hanya itu, arus bawah PDIP serta sebagian besar warga Nyiur Melambai, masih menginginkan Olly untuk melanjutkan pembangunan di Sulut dalam kapasitas sebagai Gubernur.

“Jawaban Jokowi atas permintaan Megawati bahwa PDIP akan mendapat kursi menteri terbanyak itu semakin membuka peluang bagi Olly.  Karena Olly itu kader PDIP yang selalu pasang badan untuk Megawati,” tanggap,  Direktur Eksekutif Tumbelaka Academic Centre (TAC), Taufik Tumbelaka.

“Selain itu, Olly punya kapabilitas dan kapasitas untuk jadi menteri. Pernah duduk di DPR, baik di banggar, komisi hingga ketua fraksi. Di pemerintahan, sementara menjabat gubernur. Kalau dibilang hubungan dengan Ketum, itu sangat dekat. Di partai, bendum. Jadi peluang Olly untuk jadi menteri itu sangat besar,” ulas jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjahmada itu.

Pun begitu, itu semua tergantung Megawati dan Olly. “Kan di PDIP, kalau sudah ditugaskan partai, wajib dilaksanakan oleh kader. Namun itu tergantung bagaimana Olly meyakinkan ke Megawati. Jika Olly benar-benar masih ingin mendedikasikan diri bagi Sulut, tentu akan disampaikan kepada Megawati, sebelum Megawati mengusulkan calon menteri dari PDIP ke Jokowi,” tandasnya.

Isu Olly masuk kabinet Jokowi, sempat mengemuka pasca, Jokowi kembali terpilih menjadi Presiden bersama Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 lalu. Itu menyusul suara Jokowi-Maruf, signifikan di Sulut. Apalagi, Olly beberapa kali dipanggil Jokowi di Istana.

Tak hanya itu, Presiden juga datang berkunjung di Sulut selama dua hari.  Meski begitu, Olly tetap berharap tak dipanggil Presiden untuk menjadi menteri. "Mudah-mudahan Pak Presiden Joko Widodo tidak memanggil saya menjadi menteri. Karena saya masih harus menjawab kepercayaan masyarakat Sulut," ungkap Gubernur belum lama ini.

Olly mengaku masih ingin memacu pembangunan di Sulut untuk lima tahun kedepan lagi. “Baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan Sumber Daya Manusia,” pungkasnya kala itu.(dtc/tim ms)