Kawal Misi Jokowi, Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi di Sulut Dipecut


Manado, MS

Pemerataan dalam bidang pembangunan terus digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mendukung hal itu, pemerintah daerah kian serius menggenjot pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan daerah lainnya. Misalnya di Sulawesi Utara (Sulut).

Itu dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw, saat membuka Konsultasi Regional Pulau Sulawesi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Manado, Senin (5/8) kemarin. “Ini yang menjadi mimpi kita, pembangunan perhubungan yang terintegrasi dapat diwujudkan di Sulut,” kata Kandouw di hadapan Sestama Bappenas Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf.

Menurut Wagub, pembangunan yang terintegrasi sangat penting. Bahkan, Presiden Jokowi berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan. Berdasarkan fakta yang ada, pembangunan di wilayah Sulawesi, lebih fokus di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pembangunan sektor lainnya di Sulut, menurut Kandouw, harus terus digenjot sehingga bisa berkembang pesat. Hal itu dapat dilihat dari pembangunan jalan tol. Berikut, jalan lintas Sumatera Utara (Sumut) maupun tol lintas Kalimantan. Sementara Sulut masih tertinggal.

Ia juga menerangkan tentang disparitas kesenjangan pertumbuhan ekonomi, kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan penciptaan lapangan pekerjaan yang ada di seluruh Pulau Sulawesi. “Begitu juga dengan cara pandang kita tentang pembangunan road map infrastruktur. Di mana secara umum, Sulut belum begitu mantap. Harapan kami agar masalah infrastruktur ini menjadi perhatian Kementerian PPN/Bappenas,” ujar Wagub.

Pada kesempatan itu, Kandouw menyampaikan pesan Gubernur Olly Dondokambey soal pembangunan infrastruktur di Nyiur Melambai. “Pak Gubernur titip pesan agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak yang efektif daan efisien bagi rakyat,” terang Kandouw.

Wagub pun menyampaikan keprihatinan atas hubungan koordinasi instansi vertikal di Sulut. Menurutnya, sampai sejauh ini instansi pusat yang ada di daerah cenderung jalan sendiri. “Sampai sekarang saya sebagai wakil gubernur yang sudah mau menyelesaikan masa jabatan tidak tahu orang-orang dari Kementerian Perhubungan. Demikian juga dari Kementerian Kelautan Perikanan tidak pernah ada koordinasi. Memang betul ini istansi vertikal tetapi wilayahnya kan ada di kabupaten/kota. Saya merasa pejabat Kementerian pusat merasa ada di dunia lain padahal ada di daerah kita,” lugas Kandouw sembari berharap pada penyusunan rancangan awal RPJMN 2020-2024, dapat dipikirkan tentang kemajuan Sulut.

“Hanya Sulawesi Selatan, yakni Makassar yang masuk 20 besar dalam berbagai bidang. Tetapi di luar pada itu seluruh Sulawesi ini,  pendidikan masih jauh di bawah. Untuk itu menurut hemat kami, perlu ada drive khusus dari pemerintah pusat dan PPN bagaimana dapat meningkatkan SDM,” imbuh dia.

Sebelumnya, Sestama Bappenas, Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf mengatakan bahwa pembahasan konsultasi regional memanfaatkan pendekatan tematik integratif. “RPJM daerah yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah perlu memperhatikan RPJM nasional yang kita susun ini,” tukasnya

Diketahui, pembahasan konsultasi regional terbagi dalam tiga desk, yakni infrastruktur, SDM dan revolusi mental serta ekonomi dan lingkungan hidup serta polhuhankam.

Kegiatan itu dihadiri oleh para Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota serta kepala Bappeda di tingkat provinsi, kabupaten, kota dan regional. Selanjutnya, perwakilan organisasi masyarakat, sipil, Rektor dan pimpinan universitas perguruan tinggi serta perwakilan Kadin dan Bank Indonesia (BI) di Regional Sulawesi.(sonny dinar)


Komentar

Populer Hari ini



Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting