‘BLACKOUT’ IBUKOTA, JOKOWI GERAM


Jakarta, MS

Pemadaman listrik massal (blackout) yang membekap Jakarta dan sekitarnya memantik emosi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kena tegur. Kursi direktur utama PT PLN  yang baru empat hari diduduki Sripeni Inten Cahyani, kans goyang. Bola panas pun ikut menyasar dua menteri terkait.

 

Reaksi geram Jokowi akibat peristiwa ‘Jakarta Blackout’ terlihat saat kepala negara menyambangi Kantor Pusat PT PLN di Jakarta, Senin (5/8) kemarin. Kedatangannya untuk mendengar langsung penjelasan direksi perusahaan plat merah penyedia strum di Indonesia ini.

"Pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang, ya blak-blakan saja sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa-masa yang akan datang," kata Jokowi.

Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani lalu menjelaskan penyebab padamnya listrik di sebagian besar Pulau Jawa. Sripeni menjelaskan panjang lebar mengenai masalah teknis yang menyebabkan listrik padam, yakni terkait gangguan transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV. Penjelasannya berlangsung sekitar 10 menit. Namun, Jokowi dengan raut muka yang tampak kesal tak terima penjelasan Sripeni yang dianggap terlalu panjang.

"Penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya bapak ibu semuanya, ini kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun," kata Jokowi.

Presiden terpilih itu mempertanyakan jajaran PLN yang tak menghitung kalau terjadi kejadian gangguan listrik sehingga berdampak pada pemadaman di sejumlah wilayah. Menurutnya, listrik mati tiba-tiba itu berarti tak ada antisipasi dari PLN.

"Kok tahu-tahu drop (listrik) itu? Artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan Jokowi, Sripeni menyatakan bahwa dirinya menjelaskan dengan rumus kalkulasi pasokan listrik. Sripeni menyebut sistem kelistrikan di Jawa-Bali terdapat dua sistem, yaitu sistem utara dan selatan, dengan total empat sirkuit.

"Sistem yang memasok yaitu utara dan selatan, itu ada dua sirkuit di utara dan dua sirkuit di selatan," ujarnya.

Dari total empat sirkuit itu, dua hilang secara tiba-tiba. Sementara di sistem selatan sedang dilakukan pemeliharaan rutin.

Sripeni mengakui PLN tak mengantisipasi kerusakan sistem lain saat melakukan pemeliharaan di salah satu sistem. "Ini yang tidak kami antisipasi adalah terjadinya gangguan dua sirkuit sekaligus. Memang ini secara teknologi akan kami investigasi lebih lanjut bapak, berkaitan dengan gangguan di satu tempat tertesebut mudah-mudahan dari sisi keteknisan," tuturnya.

Selepas Sripeni berbicara, Jokowi lantas meminta perusahaan plat merah yang mengurusi masalah listrik negara itu untuk melakukan perbaikan secepatnya. Ia mengatakan PLN harus melakukan segara cara agar listrik yang belum menyala di sejumlah wilayah hidup kembali.

"Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali," tutur Jokowi.

Sinyal kemarahan presiden itu kans berdampak pada karir Sripeni di jajaran direksi PLN. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan soal kemungkinan adanya Dirut definitif PT PLN ikut memperkuat prediksi tersebut.

"Presiden beri arahan kepada kami saat paripurna semua Menteri jangan buat keputusan sampai Oktober, kecuali nanti ada arahan khusus," kata Luhut, kemarin.

Tapi bisa saja, menurut Luhut ada Dirut PLN definitif jika memang diperlukan dan krusial. "Tapi saya nggak tahu kalau (Kasus PLN) ini ada yang khusus. Karena Menterinya lagi Haji. Jadi tunggu Haji dulu," tutur Luhut.

Diketahui, Sripeni dipercayakan Kementerian BUMN sebagai sebagai Plt Dirut PT PLN menggantikan Djoko Abumanan yang terseret pembangunan PLTU Riau-1, Kamis (2/8) pekan lalu. Tiga hari kemudian, tepatnya Minggu (4/8), listrik padam di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Tiga wilayah dengan penduduknya sangat padat di Indonesia.

 

 

PRESIDEN DIDESAK COPOT DUA MENTERI

 

Efek kegeraman pasca pemadaman listrik massal menyeruak. Tak hanya direksi PT PLN, bola panas ikut menyasar kementerian terkait. Buntut blackout, Presiden Jokowi didesak untuk mencopot jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Desakan itu disuarakan Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu. Tak hanya PLN, dua menteri ini dinilai paling bertanggungjawab secara moral atas kasus padamnya listrik.

"Ini tanggung jawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti," tegas politisi Gerindra itu, kemarin.

"Lagian kan Presiden Jokowi akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi, misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir," sambungnya.

Persoalan ini menurut Gus, sangat amat serius. Dia khawatir, tidak adanya Direktur definitif di PLN menjadi persoalan di balik kejadian ini semua. Sehingga tidak ada yang berani mengambil inisiatif. "Masalahnya Dirutnya gak ada, dan kekosongan ini seolah dibiarkan bahkan Pltnya pun sebentar-sebentar diganti," tegasnya.

Karena itu menurut dia, kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi Pemerintah dan PLN, agar kejadian ini tidak berulang. "Harus dibuat contingency Plan system control agar bila ada masalah disatu titik lokasi dampaknya bisa dilolalisir sehingga tidak berdampak luas," jelasnya.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kasus mati listrik telah mencoreng citra PLN di masyarakat. Pemadaman merugikan perekonomian, baik skala besar maupun skala kecil.

"Memang tidak ada hubungan secara langsung blackout accident dengan penetapan dirut PLN Baru, tetapi penetapan plt dirut secara bergantian sangat mengganggu kinerja dan jalannya organisasi PLN, termasuk dalam penanganan blackout accident. Sehingga, Menteri BUMN harus segera menetapkan dirut PLN definitif dalam waktu dekat ini," tandasnya.

 

POLRI USUT PENYEBAB BLACKOUT

Sederet kejanggalan terendus di balik peristiwa yang memicu lumpuhnya jantung pemerintahan dan perekonomian negara. Kabar adanya sabotase pun beredar luas. Teranyar, Polri ikut turun tangan. Penyebab blackout dilidik.

Gerak aparat kepolisian menelusuri penyebab pemadaman listrik secara massal dimulai Senin (5/8) kemarin. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri jadi ujung tombak penyelidikan.

"Yang jelas untuk dicari dulu penyebabnya, bisa jadi gangguan teknis, kemudian ada human error, kemudian gangguan lain," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, kemarin.

Penyelidikan dilakukan mengingat peristiwa blackout dengan unsur kesengajaan yang menjurus tindak pidana pernah terjadi tahun 2012 silam. ”Gangguan lain sedang kita dalami juga, karena kita punya case tahun 2012 sama kejadian seperti ini juga kita blackout ada kejadian yang kita ungkap,” imbuhnya.

Meski begitu, sejauh ini Polri menerima informasi bahwa peristiwa padamnya listrik di Jawa dan Bali bukan disebabkan oleh sabotase melainkan karena ada gangguan teknis di alur sutet (saluran udara tegangan tinggi) Jawa Tengah.

"Dugaan sementara kan ada gangguan di alur sutet Jateng, antara Pemalang dan Semarang. Faktor lainnya akan didalami semuanya," kata Dedi.

Namun Polri sudah membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh pejabat pada Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Tim investigasi ini  akan bekerja sama dengan PLN. Dedi memastikan, tim akan bekerja secara hati-hati untuk menyelidiki kemungkinan penyebab padamnya listrik itu. Kehati-hatian ini dilakukan demi mendapatkan pembuktian secara ilmiah.

Sementara, terkait tenggat waktu investigasi, Dedi mengatakan bahwa hal itu akan menyesuaikan kondisi di lapangan. "Sangat tergantung pada tim di lapangan. Proses pembuktiannya masih ditelusuri," lanjut dia.

Komnas HAM juga ikut bicara tentang listrik padam massal di sebagian Pulau Jawa. Jika memang ada kelalaian, Komnas HAM meminta persoalan ini diusut hingga ke tindakan hukum.

"Ini harus dievaluasi dan dijelaskan kepada publik mengapa ini terjadi. Yang kedua, apa planning-nya agar ini tidak terjadi lagi. Kemudian ketiga, kalau memang ini ada kelalaian, diusut sampai tindakan hukum, tidak hanya sanksi administratif," kata komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Choirul Anam, kemarin.

 

ANALIS INTELIJEN DUGA ADA SERANGAN HACKING

 

Aroma kejanggalan pada peristiwa pemadaman listrik massal di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok,Tanggerang, Bekasi) Minggu (4/8) pukul 11.48 WIB, diendus sejumlah pihak. Salah satunya diumbar analis keamanan dan intelijen Ridlwan Habib.

“Apakah karena human error? Atau sistem dalam operasi di Ungaran itu dilakukan serangan hacking?” kata Ridlwan.

Kejanggalan itu muncul lantaran gangguan tak hanya terjadi di transmisi Ungaran-Pemalang, tapi juga di pembangkitnya yaitu PLTU Suralaya. Dua kejadian simultan dan serentak ini, kata Ridlwan, sulit dijelaskan jika disebut kebetulan.

Jika gangguan ini adalah hacking, menurut dia, serangan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Hacker bisa meretas sistem operasi aplikasi PLN, seperti aplikasi pengatur suhu, pengatur tekanan, hingga aplikasi perpindahan jaringan sehingga dapat mengganggu sirkuit.

Ridlwan mencontohkan seorang hacker Rusia yang meretas sistem Amerika Serikat. Para hacker melakukan hacking ke pejabat atau petugas transmisi listrik dan dapat masuk ke email, telepon genggam, sehingga perangkat digital terkuasai oleh hacker.

“Kemudian mendapatkan pola kerja, interaksi, bagaimana seseorang berhubungan dengan yang lain. Dari situ mendapatkan akses untuk membuka sistem yang memakai kunci, password, username yang khusus sehingga dia masuknya nyerang lewat personelnya,” kata Ridlwan.

Menurut dia, PLN harus segera melakukan investigasi untuk mencari penyebabnya, khususnya mewaspadai kemungkinan adanya serangan siber terorisme di infrastruktur listrik.

 “Jika ini serangan, Indonesia sangat vulnerable. Semoga saja ini hanya human error, tapi saya enggak yakin human error,” katanya.

 

PLN TEPIS ISU SABOTASE

 

Kabar yang berhembus soal serangan hacking hingga bergulirnya isu sabotase pada peristiwa blackout picu reaksi pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Otoritas perusahaan ‘plat merah’ yang dipercayakan mengurusi semua aspek kelistrikan negara itu langsung menepis soal dugaan sabotase apalagi berkaitan dengan politik dengan cepat ditepis. Namun PLN berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh terkait pemadaman listrik ini.

"Kami nggak melihat ini adanya satu yang bersifat politis atau sabotase. Ini hanya berkaitan dengan masalah teknis,” tepis Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani.

Seperti halnya klarifikasi yang telah disampaikan sebelumnya, Cahyani menyebut pemadaman listrik terjadi karena gangguan pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV. Hal ini mengakibatkan transfer energi dari timur ke barat mengalami kegagalan.

Kegagalan transfer energi dari timur ke barat ini menyebabkan kegagalan (trip) di seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat jawa. Gangguan ini juga mengakibatkan aliran listrik di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat, dan Jawa Tengah mengalami listrik padam.

 

Terkait pemadaman listrik di wilayah lainnya termasuk Jawa Barat, jelas dia, disebabkan karena gangguan transmisi Sutet 500 kV. Area yang terdampak listrik padam antara lain Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi, dan Bogor.

 

Di Jakarta, pemadaman berimbas ke sejumlah fasilitas publik. Lampu lalu lintas sepanjang Jakarta mati. Perjalanan KRL Commuter Line terhenti. Sementara itu, diketahui empat kereta MRT tertahan di terowongan bawah tanah. Para penumpang dievakuasi melalui pembukaan pintu.

Di Jawa Barat, pemadaman listrik berimbas kepada pos pengamatan Gunung Tangkuban Parahu. Pos pengamatan tersebut beralih alat pantau dengan tenaga solar panel dan accu. Petugas berharap pemadaman tidak dilakukan dalam waktu yang cukup lama.

 

Cahyani menyatakan pihaknya bakal melakukan investigasi secara internal dengan melibatkan pihak independen. Sebagai permulaan, tutur dia, PLN akan mencari penyebab gangguan sehingga menyebabkan listrik padam sejak siang hingga malam.

 

Pencarian sebab gangguan ini akan dilakukan secara komprehensif. Sementara untuk investigasi akan ditunjuk tim independen sebagai pelaksananya. Investigasi menyeluruh akan dilakukan karena dampak yang terjadi akibat listrik padam ini sangat luar biasa.

 

"Dan kami ingin melakukan perbaikan secara signifikan pada sistem. Karena itu kami butuh masukan yang sifatnya independen dan komprehensif baik soal teknis dan sebagainya," kata Cahyani.

 

Ia berharap investigasi tidak lama sehingga perbaikan bisa segera dilakukan secara menyeluruh. "Mudah-mudahan satu sampai tiga bulan kami dapat hasil komprehensif," kata dia. (tbn/cnn)


Komentar