Ratahan, MS

Rekonsiliasi data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Minahasa Tenggara (Mitra) masuk tahap perampungan. Namun dalam hasil rekonsiliasi ditemukan sejumlah indikator hingga terjadi pembludakan peserta.

Pembludakan tersebut menjadi ‘kerugian’ bagi pihak pemerintah kabupaten (pemkab) yang membayar iuran hingga miliaran rupiah per tahun, sejak pihak pemkab menyertakan seluruh warga Mitra untuk ikut dalam BPJS.

Alasannya, BPJS menangani sebanyak 129 ribu jiwa warga Mitra. Sedangkan warga Mitra saat ini ada di angka 117 ribu jiwa, atau selisih sebanyak 12 ribu orang. Nah, dari data rekonsiliasi baik pihak BPJS maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) beberapa pekan terakhir ini, terdapat warga yang meninggal, pindah tempat tingga hingga nama ganda.

"Dalam data rekonsiliasi ini kami menemukan sebanyak 584 peserta BPJS yang telah meninggal. Selanjutnya sebanyak 144 nama ganda dan 4800-an warga pindah lokasi tinggal, diantaranya 143 warga pindah antar kecamatan. Dan sebanyak 7 ribuan warga sudah selesai rekonsiliasi," ungkap Kepala BPJS Cabang Tondano melalui BPJS Ratahan, Meisria Kaparang, kemarin.

Menurutnya, pihaknya akan melacak data peserta khususnya mereka yang telah pindah antar kecamatan. "Kita akan mengoordinasikan hal ini lagi bersama pihak Dukcapil Mitra ketika ada perubahan-perubahan," kata Kaparang.

Disatu sisi, Kepala Dukcapil David Lalandos menerangkan, pihaknya akan terus memback-up rekonsiliasi data tersebut agar nantinya mendapatkan data yang valid sebagai peserta BPJS. "Istilihanya disini, kita (Mitra) dirugikan dengan membayar iuran. Meski memang uangnya tak kemana-mana karena dikembalikan ke kas negara. Ruginya, uang tersebut bukan masuk ke rekening kas daerah. Kalau masuk kas daerah ‘kan bisa menambah peningkatan pembangunan ataupun dimanfaatkan untuk hal lain sesuai dengan kebijakan pemkab," tukasnya.

Meski begitu dia menyatakan kepuasan dengan hasil rekonsiliasi, validasi data peserta BPJS. "Secara umum tentu kita bersyukur sebab nantinya ini akan difinalkan serta menjadi tanggung jawab pihak terkait dalam meng-up to date data peserta BPJS," pungkas Lalandos. (recky korompis)