Tak Pernah Dilibatkan, Panitia Pengadaan Lahan Berang

Penelusaran Dugaan Korupsi TPA Inomunga Meluas


Kaidipang, MS

Episode penanganan kasus dugaan korupsi atas pembelian lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Inomunga, Kecamatan Kaidipang, berlanjut. Sikap geram kini ditunjukkan saksi dari pihak Panitia Pengadaan Lahan. Alasan tidak pernah dilibatkan dalam pembelian tanah tersebut jadi penyebab. 

Derap langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang terus menelusuri kasus ini, kian membuka lembaran data baru. Salah satunya diungkapkan Yudi Pontoh selaku sekertaris Pengadaan Lahan TPA. Dirinya merasa kaget ketika mendapatkan surat panggilan untuk dimintai keterangan pihak Kejari Bolmut soal dugaan kasus korupsi ini.

“Saya merasa kaget ketika nama dicatut dalam Surat Keputusan (SK) sebagai sekertaris tim pengadaan lahan, sementara saya tidak pernah menerima SK tersebut dan tidak pernah terlibat dalam pengadaan tersebut,” tegas Yudi.

Ia berharap agar kiranya kasus pengadaan lahan TPA tersebut dapat diseriusi pihak Kejari Bolmut. Dengan demikian masyarakat bisa melihat secara jelas adanya dugaan penyelewengan anggaran negara pada pengadaan lahan TPA tersebut. “Kami meminta kepada pihak Kejari Bolmut untuk mengusut kasus ini secara tuntas sebab kami merasa sangat dirugikan atas kasus tersebut. Dimana kami disebutkan sebagai tim pengadaan lahan dan mempunyai SK, sementara kami sendiri sama sekali tidak mengetahuinya bahkan kami mengetahui sebagai tim saat dijadikan sebagai saksi,” tambahnya.

Sebelumnya Kejari Bolmut Moh. Riza Wisnu Wardhana, melalui Kepala Seksi Intelejen Robertho Sohilait menyampaikan, proyek yang terletak di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang tersebut akan segera dilakukan peningkatan statusnya. Dari penyelidikan ke penyidikan. “Dalam waktu dekat ini akan dilakukan peningkatan status dan pasti teman-teman media dan masyarakat akan segera mengetahui siapa-siapa yang akan bertanggung jawab pada proyek tersebut,” terang Robertho.

Disampaikannya lagi, jika setelah melakukan pemanggilan terhadap mereka yang terkait, pihaknya kini  sementara menyiapkan dokumen-dokumen pendukung lainnya. ”Salah satunya dokumen pendukung dari salah satu Institusi. Jika dokumen itu sudah ada maka kami akan melangkah ke tahap selanjutnya,” kata Roberto.

Kasus pengadaan lahan TPA sendiri terjadi pada tahun 2009 diduga pembelian lahan tersebut terjadi mark up. Dimana harga untuk lahan seluas 7 Hektar dibayar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut sebesar Rp 768 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009. (Nanang Kasim)


Komentar