Koreksi Tuuk, Manoppo Kritisi Bupati Bolmong


Bola serangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk, ke Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow (Bolmong) bergelinding. Kritikannya atas nama kaukus legislator Bolmong Raya (BMR), kini mendapat koreksi anggota dewan Tanah Totabuan. Wakil rakyat di negeri para Bogani ini menepis adanya maksud untuk menghentikan bantuan ke masyarakat.

 

Penjelasan itu disampaikan, Anggota DPRD Sulut dapil BMR, Rita Manoppo. Ia mengungkapkan, kritik Jems Tuuk terhadap Kabupaten Bolmong yang mendapat disclaimer masuk diakal. Hanya saja, tidak sepakat dengan menghentikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Bolmong. “Sebenarnya maksud Pak Jems Tuuk baik. Tapi memang bukan berarti mengatasnamakan kaukus, kemudian kita menyetujui apa yang disampaikannya. Bukan. Memang dia meminta izin. Tapi maksud dia itu, meminta izin kepada kita (legislator BMR, red) untuk dia bicara,” tutur Rita, baru-baru ini saat dikonfirmasi.

 

Dirinya berpikir bahwa kritikan Jems Tuuk tersebut dipantik karena Bupati Bolmong Yasti Mokoagow yang mengeluarkan nada miring terlebih dahulu terhadap kinerja anggota dewan provinsi dapil BMR. Namun menurutnya, tak berarti harus menghentikan bantuan yang sudah diperuntukkan bagi rakyat Bolmong. “Karena Yasti menyebut anggota dewan provinsi tidak beres kerjanya. Tapi kalau karena faktor itu kemudian menyetop bantuan ke masyarakat tidaklah fair,” paparnya.

 

Menurutnya, apapun juga masalah yang terjadi terhadap keberadaan kabupaten dan kota di wilayah BMR, tidak harus menggeser bantuan kepada masyarakat. Karena semua daerah di 15 kabupaten kota perlu ada pemerataan bantuan.  “Mau disclaimer,  bantuan harus tetap karena itu sudah sesuai aturan. Jangan cuma karena faktor ini kemudian bantuan dihilangkan. Bagaimana pun persoalannya, namanya daerah kita harus ada pemerataan. Namanya bantuan, 15 kabupaten kota di Sulut harus tetap ada,” pungkasnya.

 

“Jangan alergi terhadap kritikan. Kalau ada kritikan, lawan juga dengan kritikan balik ke bupati,” sambungnya.

 

Ditegaskannya, perlu dipertanyakan kepada Bupati Bolmong apa yang sudah dilakukannya sampai saat ini. Selain itu, memberikan pembinaan kepada pengguna anggaran mereka agar ke depan tidak lagi terjadi disclaimer. “Apa yang sudah dia (bupati, red) buat? Begitu saja. Maksud saya seperti itu. Sekarang dengan bantuan Pemprov, apa yang sekarang sudah dibuat. Artinya memberi pelajaran kepada SKPD (satuan kerja perangkat daerah), khususnya pengelolaan keuangan, menjadi baik seterusnya. Itu sebenarnya harapan kita. Tapi yang kemarin, jatuhnya ke menghentikan bantuan. Kita dukung Pak Jems Tuuk tapi dengan maksud yang seperti itu,” pungkasnya.

 

“Kritik Ibu Yasti soal kinerja dewan saya tidak tersinggung. Karena saya merasa sampai hari ini, ada kerja untuk masyarakat, ngapain saya harus alergi dengan kritiknya. Jadi saya merasa tidak tersinggung,” kuncinya. (arfin tompodung)


Komentar