KPK ‘Kuliti’ Rancangan APBD Talaud


Melonguane, MS

Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bumi Porodisa berlanjut. Usai menjerat Bupati Talaud non-aktif, Sri Wahyuni Manalip serta memeriksa sejumlah pejabat dan kontraktor, kali ini giliran Rancangan APBD Talaud yang dikuliti lembaga anti rasuah.

Penelitian itu dilakukan saat KPK melalui Divisi Pencegahan melakukan sosialisasi pencegahan korupsi di bidang optimalisasi pendapatan daerah, Rabu (10/7). Pertemuan yang berlangsung di lantai dua Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan secara tertutup dan dihadiri seluruh SKPD.

Selain membedah Rancangan APBD, tujuan utama sosialisasi ini yaitu untuk membendung upaya mengerat uang negara dari para elit eksekutif Talaud.

Pelaksana tugas Bupati Talaud, Petrus Simon Tuange ikut membenarkan jika kedatangan KPK ini hanya sebatas melakukan sosialisasi pencegahan korupsi.

"Saat ini p KPK melalui Divisi Pencegahan sesuai jadwal hadir di Talaud untuk tatap muka bersama para peyelenggara pemerintah Talaud," ucap Tuange.

"Jadi yang dikuliti dalam pertemuan ini adalah rancangan APBD, maksudnya agar betul-betul terintegrasi masuk dalam sistem. Selain itu KPK juga meyentil pengadaan barang dan jasa agar segera di online kan," jelasnya.

Tuange menambahkan, KPK dari Divisi Pencegahan ini dibagi dua tim, yakni tim satu menguliti rancangan APBD, dan tim yang satunya lagi melakukan pantauan terkait barang dan jasa yang ada di kantor ULP. Selain itu, KPK juga menguliti tentang perizinan agar tak terjadi kontak bodi dengan unit peyelenggara perijzinan dengan masyarakat yang melakukan pemohon.

"Permintaan KPK kalau pengurusannya harus online bersama pengolahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar jelas semua," pungkas Tuange.(jos tumimbang)


Komentar