KPU Sulut Hadapi ‘Serangan’ Parpol di Gedung MK


Manado, MS

Roda sidang perkara pemilihan umum (pemilu) khusus Sulawesi Utara (Sulut), bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dari deretan partai politik (politik) menyasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di bumi Nyiur Melambai. Ragam desakan pihak partai di kabupaten dan kota yang berpolemik mengencang.

 

Sidang pendahuluan untuk Sulut digelar, Rabu (10/7), di ruang sidang panel 3 lantai 4 gedung MK, pukul 13.30 WIB hingga 18.00 WIB. Agenda pembacaan permohonan Pemohon dan pengesahan alat bukti Pemohon. Pimpinan Sidang saat itu I Gede Dewa Palguna didampingi Suhartoyo dan Wahihudin Adams.

 

MK membagi 3 panel sidang dan untuk Sulut masuk dalam Panel 3. Sidang digelar 2 sesi. Sesi 1 dimulai sekira pukul 14.00 WIB gugatan Partai Berkarya untuk DPR-RI, Garuda untuk DPRD Talaud, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPRD Minahasa Utara (Minut), Perindo untuk DPRD Talaud dan Gerindra untuk DPRD Sangihe.

 

“Pada sesi ini Pemohon Partai Garuda dan Berkarya tidak hadir hingga sidang ditutup Pukul 15.00 WIB. PSI mempersoalkan penghitungan suara di beberapa Kecamatan di Minut. Sementara Perindo mempersoalkan selisih perolehan suara dengan PDIP di Kabupaten Kepulauan Talaud.  Gerindra mengajukan gugatan terkait hasil perolehan suara internal perbedaan hasil sebelum dan sesudah PSU (pemungutan suara ulang) di Kampung Bahu Sangihe,” jelas Komisioner KPU Sulut, Meidy Tinangon.

 

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan ini menyampaikan, sesi kedua sidang yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB mendengarkan permohonan 4 parpol. Di dalamnya yaitu PAN untuk DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Minut dan DPRD Bolmong. “Caleg Partai Golkar Jerry Sambuaga (DPR-RI, red) dan Partai Demokrat untuk DPRD Minsel dan Kotamobagu dan PDIP terkait DPRD Kota Manado,” pungkasnya.

 

Pada kesempatan menyampaikan permohonan, kuasa hukum PAN menarik gugatan untuk DPRD provinsi dan DPRD Bolmong.  Dengan demikian gugatan PAN menyisakan lokus gugatan DPR-RI dan DPRD Minut. “Kuasa Hukum Partai Golkar juga melakukan hal serupa dengan membacakan penarikan permohonan atau gugatan untuk DPR RI dengan lokus Kabupaten Minahasa Selatan,” paparnya.

 

Demokrat mengubah petitum dari sebelumnya meminta Pemungutan Suara Ulang menjadi Penghitungan Suara Ulang untuk DPRD Minsel. Itu terkait selisih perolehan suara caleg Demokrat Eske Kontu dan Caleg Partai Golkar Romi Polii.

 

“Partai Demokrat juga menyoal rekomendasi PSU yang tidak dilaksanakan KPU Minsel di 3 TPS Kecamatan Tompaso Baru dan Maesaan. Untuk DPRD Kotamobagu Dapil Kotamobagu 1 Partai Demokrat menyoal selisih penghitungan internal antara Ishak Sugeha dan Sukardi Sugeha dengan lokus di Kelurahan Tumubui Kotamobagu Timur,” jelasnya.

 

“PDIP menyoal pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Tuminting. Hal Serupa dengan yang dilaporkan di Bawaslu RI,” sambungnya.

 

Sidang Panel 3 dihadiri Komisioner KPU Korwil Sulut Viryan Aziz. Sementara dari KPU Sulut hadir Kadiv Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon dan Kadiv Teknis Yessy Momongan serta perwakilan KPU kabupaten dan kota, Adriaan Herdy Dajoh Komisioner KPU Kotamobagu. Hadir juga 5 personil Bawaslu Sulut dan Tim Alat Bukti KPU kabupaten dan kota se-Sulut.

 

“Sidang akan dilanjutkan Selasa 16 Juni dengan agenda jawaban Termohon, keteragan pihak terkait dan Bawaslu serta pengesahan alat bukti,” kuncinya. (arfin tompodung)


Komentar