9 Perkara PHPU dari Sulut Diregistrasi MK


Manado, MS

Roda pesta demokrasi tahun 2019 belum terhenti. Sejumlah sengketa yang tertinggal masih membelit.

Di Sulawesi Utara (Sulut) sendiri  ada sederet perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK).

Tertanggal 1 Juli 2019, MK melakukan registrasi perkara PHPU. Setiap permohonan yang memenuhi syarat, dicatat ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). “Khusus beberapa hasil Pileg (pemilihan legislatif), baik tingkat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kota dan satu DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), belum aman," beber Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Meidy Tinangon, baru-baru ini.

Dari penelusuran di situs resmi MK, Sulut sendiri tercatat ada 9 perkara yang diregistrasi. Ini akan dilanjutkan dengan proses persidangan.  “Untuk 9 perkara tersebut terdiri dari perkara DPR-RI dan DPRD kabupaten kota,” pungkas mantan Ketua KPU Minahasa ini.

Perkara tersebut masing-masing dari Partai Gerindra untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Demokrat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Kotamobagu, PSI untuk DPRD Kabupaten Minahasa Utara, PDIP untuk DPRD Kota Manado, Perindo untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Partai Garuda untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, calon legislatif Golkar Jerry Sambuaga untuk DPR-RI dengan lokus Kabupaten Minahasa Selatan.

“Dan PAN (Partai Amanat Nasional) untuk DPRD Minahasa Utara dan Bolmong serta DPR-RI, DPRD Provinsi Dapil Sulut 4,” ujar Tinangon.

Informasi yang didapat, Selasa (2/7) lalu, Tim Hukum KPU Sulut betolak ke Jakarta untuk mengikuti rapat konsolidasi jelang sidang MK. Sesuai agenda, 9 Juli 2019 untuk sidang pendahuluan. (arfin tompodung)


Komentar