PERANG DINGIN


Jakarta, MS

Bara perseteruan mulai membungkus Partai Golongan Karya (Golkar). Perebutan tahta orang nomor satu di tubuh partai berlambang Pohon Beringin, jadi penyulut. Arena Musyawarah Nasional (Munas) bulan Desember mendatang, dipastikan sengit.

Sinyal pertikaian itu mulai tersaji. Hadirnya dua poros pendukung calon ketua umum (caketum) jadi rujukan. Adalah kubu ‘incumbent’ Airlangga Hartarto dan pesaingnya Bambang Soesatyo (Bamsoet). Kedua figur kuat calon nakhoda Golkar ini, sama-sama sudah memiliki klaim dukungan. Strategi dan taktik merebut ‘mapatu’ Golkar kini disiapkan.

Untuk Bamsoet, arus dukungan mengalir deras dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II. Contohnya, Jawa Tengah (Jateng), Riau dan Maluku. Sebelumnya, sokongan yang sama diberikan sejumlah DPD II di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Maluku Utara (Malut) serta Papua Barat bagi Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar.

Diakui Bamsoet, suport itu disampaikan pengurus daerah disertai sejumlah harapan. Antara lain, tak ada lagi kebijakan Partai Golkar di tingkat pusat yang diambil tanpa melalui mekanisme dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Organisasi (PO). Selanjutnya, menginginkan tak ada lagi pelaksana-pelaksana tugas (Plt) pimpinan partai di daerah. "Menurut teman-teman daerah Plt ini menjadi momok terhadap mereka selaku pimpinan partai di daerah. Aspirasi ini mereka sampaikan kepada saya, partai harus bisa mengayomi daerah dan membina daerah sebagaimana fungsi pengurus pusat," ucapnya.

Lanjut, kata Ketua DPR, pengurus daerah menginginkan pengurus partai lebih banyak diisi kader-kader muda demi menghadapi tantangan zaman. Menurut mereka, 60-70 persen pengurus semestinya anak-anak muda, dengan tetap mementingkan aspek prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT). “Pengurus daerah juga berharap agar ketua umum hanya menjabat satu periode,” tutur Bamsoet yang mengaku akan menemui Airlangga untuk meminta izin menjadi caketum Golkar.

Sementara, arus dukungan bagi caketum Airlangga Hartarto, juga tak kalah fenomenal. Ketua DPD Golkar Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengakui, sebanyak 34 ketua DPD tingkat I yang menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), solid mendukung Airlangga untuk kembali menjabat ketum dalam Munas yang akan berlangsung pada bulan Desember. "Iya mendukung Pak Airlangga," tegas Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7).

Ditambahkan salah satu Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga, Airlangga masih diinginkan stakeholder untuk jadi Ketum Golkar periode mendatang. "Menurut saya, Airlangga Hartarto ketua Umum yang sekarang masih diinginkan oleh seluruh stakeholder Golkar pada Munas mendatang," ujar Lamhot di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, prestasi Airlangga salah satunya mampu menjadikan Golkar peringkat dua peroleh kursi di parlemen pada pemilihan umum legislatif (pileg), 17 April 2019 lalu. Apalagi prestasi tersebut saat elite partai dijerat kasus korupsi. "Di tengah badai keras yang menerpa Partai Golkar, setelah dualisme kepengurusan ditambah kasus hukum yg mendera elite partai yang mengantarkan mantan ketum dan mantan sekjen kebalik jeruji, DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto mampu ‘survive’ menjadikan Golkar di peringkat dua peroleh kursi di parlemen," terang dia.

"Prestasi ini tidak boleh diabaikan, dan hal inilah yang dilihat para pengurus daerah (pemilik suara) yang menjadi kelebihan sekaligus prestasi Airlangga sebagai ketua umum," tambah dia.

Sepanjang pengetahuannya, dia mengatakan ada 33 DPD II dan DPD I Provinsi Sumut masih solid dan setia mendukung Airlangga. "Kebetulan sebagai Ketua DPP, saya sering berkomunikasi dengan mereka dan semua mengatakan masih ingin kepemimpinan Airlangga dilanjutkan untuk masa bakti mendatang," lugasnya.

Hal senada dikatakan Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu (CEP). Menurut dia, Partai Golkar Sulut solid mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto dan Lodewijk Freidreich Paulus. Itu menyusul kesuksesan Partai Golkar meraih jumlah kursi terbanyak kedua di DPR RI dalam Pileg 2019. “Golkar Sulut, solid mendukung kepengurusan DPP di bawah kepemimpinan Ketum, Pak Airlangga Hartarto,” jelas Tetty sapaan akrabnya, belum lama.

Keberhasilan Golkar di Pileg telah mementahkan hasil survei beberapa lembaga survei sebelum pemilu yang merilis Golkar bakal terhempas dari posisi 5 besar suara nasional. “Itu semua karena strategi dan kerja keras dari partai dibawah nahkoda Pak Ketum dan jajaran DPP. Itu tentu sangat kami apresiasi,” papar Bupati Minahasa Selatan dua periode itu.

“Semua program partai menyentuh kepentingan publik. Selain itu, DPP juga intens melakukan konsolidasi ke DPD I hingga ke akar rumput. Itu yang membawa Golkar banyak mendulang simpati dari masyarakat,” kunci Tetty.

MANUVER AIRLANGGA

Posisi Airlangga Hartarto untuk melanjutkan kepemimpinannya di Partai Golkar, terancam. Kehadiran Bambang Soesatyo dalam bursa caketum, jadi pemicu. Airlangga mulai bermanuver.

Misalnya, Airlangga mengajak serta 34 pengurus DPD I alias provinsi bertemu Presiden Jokowi di Istana. Aroma penguatan dukungan jelang Munas tercium.

Terkait hal itu, Airlangga enggan berbicara soal apakah 34 DPD I Golkar ini solid mendukungnya sebagai ketum. "Bukan soal dukung-mendukung, tapi ini soal komitmen mendukung Presiden Jokowi periode 2019-2024. Seluruh Partai Golkar, baik itu DPP maupun DPD, solid untuk menjaga jalannya pemerintahan," ujar Airlangga di depan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7).

Adapun Munas Golkar rencananya digelar pada Desember 2019. Airlangga menyebut Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Golkar terkait kondisi internal partai. "Terkait dengan internal Partai Golkar, Bapak Presiden tentu menyerahkan kepada Partai Golkar. Dan tadi sudah disampaikan agenda-agenda politik Partai Golkar sesuai dengan hasil munas luar biasa itu jatuhnya pada Desember 2019," ujar Airlangga.

Airlangga sendiri enggan berkomentar banyak terkait rencana pertemuan dengan Bamsoet. Bamsoet diketahui tengah mempertimbangkan diri maju ‘menantang’ Airlangga. "Ya nanti. Kalau ketemu kader kan gampang," ucapnya.

Terpisah, Bamsoet menilai ajakan Airlangga kepada DPD I menemui Jokowi merupakan hal yang wajar. “Saya kira hal itu wajar dan harus dilakukan,” singkat Bamsoet.

‘JOKOWI BERI SINYAL DUKUNG AIRLANGGA’

Pertemuan Airlangga bersama pengurus DPD I Partai Golkar se-Indonesia dengan Presiden Jokowi, unggah isyarat positif. Teranyar, Jokowi memberi sinyal mendukung Airlangga untuk melanjutkan kepemimpinannya di Partai Golkar.

Hal itu diakui Jaringan Aktivis Muda Partai Golkar. Pertemuan tersebut memperlihatkan sinyal bahwa Presiden Jokowi ingin agar Airlangga tetap memimpin Partai Golkar. "Pertemuan tersebut tentu bukan tanpa pesan dan konteks. Bagi Partai Golkar, itu jelas menjadi sinyal bahwa Presiden Jokowi memberi dukungan kepada Pak Airlangga untuk kembali memegang nakhoda Partai Golkar. Beliau bukan saja ketua umum, tetapi juga menteri dalam kabinet Jokowi sehingga chemistry pasti sudah juga terbangun," kata Koordinator Jaringan Aktivis Muda Partai Golkar Jack Paskalis di Jakarta, Selasa (2/7).

Menurut Jack, kehadiran para ketua DPD I Golkar menemui Jokowi adalah juga tanda saat ini Golkar sangat solid untuk mengawal dan memperkuat pemerintahan ke depan. Menurut dia, gerakan sekelompok orang di Golkar tidak mengurangi soliditas di level pimpinan partai.

"Bahwa ada gerakan dari sekelompok orang di Golkar saat ini sangat tidak mengurangi soliditas di level pimpinan partai, terutama di daerah-daerah. Soliditas ini sangat diperlukan untuk memperkuat pemerintahan ke depan," tegas Jack.

Pertemuan yang digelar di Istana Bogor tersebut, menurut Jack, juga memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap kondisi dan perkembangan Partai Golkar. Jokowi juga berharap agar dinamika dalam tubuh Partai Golkar bisa terjaga dengan baik dan menghindari terjadinya perpecahan kembali.

"Di sisi lain, tentu saja ini menjadi harapan Presiden Jokowi agar Golkar harus tetap bersama dia selama lima tahun ke depan. Presiden membutuhkan dukungan politik dari Partai Golkar untuk pembangunan bangsa Indonesia lima tahun ke depan," ungkap Jack.

MUNAS DIGELAR DESEMBER

DPP Partai Golkar menutup peluang dipercepatnya pelaksanaan kegiatan ini untuk pergantian posisi ketua umum. Munas dipastikan digelar pada Desember 2019.

"Sebenarnya dipercepatnya (munas) tentu harus dengan alasan. Tapi kami di DPP melihat tidak ada alasan (dipercepat)," kata Sekjen DPP Golkar Lodewijk Freidrich Paulus di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/7).

Usulan percepatan digelarnya munas sebelumnya disampaikan kader muda Golkar yang tergabung dalam Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG). Adapun BPPG mengajukan nama Bambang Soesatyo sebagai ketum penerus Airlangga Hartarto.

Kembali ke Lodewijk. Ia menjelaskan munas tetap digelar pada Desember lantaran berpatokan pada pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar pada Desember 2017.

"Sekarang kan kami masih menunggu. Dipercepat itu tidak ada. Kami masih pada bulan Desember," tandas Lodewijk.

Sementara itu, Sekjen pun menanggapi tudingan miring dimana Airlangga gagal mendongkrak suara Golkar. Menurut dia, perolehan suara Golkar dalam Pemilu 2019 juga disorot sejumlah kader partai sehingga mendesak pergantian ketum. Lodewijk menjawab tudingan miring tersebut. "Bicara gagal dan berhasil, lihat kondisi tersebut. Partai Golkar dalam lima tahun, lima ketua umum. Kemudian waktu kerja untuk Airlangga dan kami hanya 15 bulan," aku Lodewijk.

Lodewijk mengatakan, saat Airlangga menjabat ketum, elektabilitas Golkar berada di kisaran 6-9 persen berdasarkan survei internal. Selain itu, beberapa kader tersangkut masalah hukum.

Namun, kata Lodewijk, ‘cobaan’ tersebut dapat dilalui kepemimpinan Airlangga. Perolehan suara Golkar berada di kisaran angka 12 persen pada Pemilu 2019. "Tapi setelah kami bekerja, alhamdulillah suara kita bisa dapat 12,31 persen. Artinya, sudah naik 100 persen," urai Lodewijk.(dtc/tmp/mdk/br1)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting