Manado, MS

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado Ronny Makawata, kuatir, rencana masuk sekolah warga di Singkil Satu urung terjadi akibat zonasi pendaftaran lewat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tak mulus dikeluarkan.

Menurutnya, di Singkil Satu sangat besar tapi untuk masuk lokasi belajar mengajar, yakni SMP Negeri 5 hanya lingkungan I saja.

"Sudah beberapa kali disampaikan ke Dikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), agar fokus dibantu pendirian sekolah negeri di daerah Singkil," kata Makawata Selasa (2/7) kemarin.

Namun lanjutnya, sejumlah alasan seperti ketersediaan lahan selalu jadi jawaban yang pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Manado berikan.

Berdasarkan kendala itu, politisi PDIP ini meminta berupa usulan untuk menggabungkan salah satu SD Negeri yang ada di wilayah tersebut.

Pasalnya, di tempat tersebut lebih banyak guru dibandingkan murid, sehingga terdapat kekosongan ruang belajar.

Calon kuat Ketua DPRD Manado ini menyebutkan, kondisi sekolah itu bertingkat sehingga kalau bisa dikenakan untuk masuk dalam rasionaisasi.

"Seandainya benar-benar mau digabung sehingga lokasi tersebut bakal jadi SD dan SMP Negeri,"imbuhnya.

Akhirnya, siswa-siswa lulusan dari Singkil tidak kemana-mana lagi atau tak keluar tempat tinggalnya.

Masih dia, munculnya sistem zonasi ini, mengikat wilayah tertentu dengan membebaskan tempat lain yang justru jauh tapi masuk dalam pemetaan pendidikan.

Dia meyebutkan, wilayah-wilayah tertentu yang terlempar dari penentuan zonasi dengan contoh ke SMP Negeri 1 adalah Ketang Baru, Wawonasa, Karame.

"Lebih jauh itu dibandingkan Kombos Barat yang masuk zonasi," serunya.

Disitu dia pun bertanya guna masuknya lingkungan lain itu ke zona PPDB secara tersistem atau otomatis.

Mereka pula perlu melibatkan lebih terperinci dan transparan, misalkan penentuan SD negeri di wilayah zonasi.

"Kalau ada kesalahan terkendala berarti ada kepsek yang tak cermat memahaminya," singkatnya.

Selain itu ditegaskan pula, murid-murid yang punya prestasi jika akan masuk ke sekolah favorit, harus dijangkau. Jangan karena zonasi, mereka tidak terjaring.

"Intinya, warga seperti di Singkil harus bersekolah dan jangan diputusi karena mekanisme zonasi yang menyulitkan. Disamping itu, perlu ada kebijakan khusus tersedianya fasilitas pula dalam waktu pendek ini," pungkasnya.(devy kumaat)