30 TERDUGA TERORIS MASUK JAKARTA


-Pengamanan Sidang Putusan Pilpres Diperketat

-Pemerintah Jamin Ibukota Negara Terkendali

 

Jakarta, MS

 

Jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6) hari ini, pengamanan di Jakarta makin diperketat. Utamanya di lokasi-lokasi vital. Puluhan ribu aparat keamanan telah berjaga.

Potensi kerawanan pun telah diidentifikasi dan dipetakan oleh tim gabungan TNI/Polri. Termasuk indikasi adanya ancaman terorisme. Tim intelejen TNI/Polri telah mendeteksi ada terduga teroris yang masuk Jakarta. Jumlahnya sekitar 30 orang.

Meski begitu, pemerintah tetap menjamin situasi keamanan nasional terkendali. Masyarakat diimbau tenang dan tak perlu khawatir. “Memang ada kelompok teroris yang sudah menyiapkan diri, ada 30 orang ya, sudah masuk ke Jakarta. Sudah kita lihat dan kenali. Jadi nggak usah khawatir kalau terjadi sesuatu, tinggal kita ambil aja,” beber Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, di gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6) kemarin.

“Kekuatan TNI-Polri cukup besar. Ada 40 ribu yang akan mengatasinya. Termasuk dalam mengatasi aksi demo. Jadi, saya pikir keamanan nasional masih terkendali dengan baik,” sambung mantan Panglima TNI itu.

Pun demikian, ia enggan mengungkap para teroris yang sudah terdeteksi itu. "Ya sudah diikutin, yang penting sudah diikutin, adalah pokoknya," ujar Moeldoko.

Lanjut Moeldoko, proses rekonsiliasi selepas Pilpres 2019 sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Namun, menurutnya, ada sekelompok pihak yang menempuh cara lain dengan melakukan aksi di jalan.

"Saya imbau ya supaya imbauan ‘Pak 08’ atau ‘Pak 02’, 08 Pak Prabowo, 02 itu kelompok parpol, ya mohon diikutin imbauan itu, selalu diimbau Pak Prabowo, ikuti konstitusional. Jangan turun ke jalanan dan diselesaikan dengan cara yang baik, tapi saya juga liat ada kelompok yang nggak ingin itu, ada agenda lain mungkin, kita ikutin nggak apa-apa, lanjutkan," ujar dia.

Pengamanan dalam sidang hasil sidang sengketa Pilpres di MK akan dipantau langsung oleh pimpinan yang berkaitan dengan pengendalian situasi keamanan di Posko TNI. “Pimpinan yang berkaitan dengan pengendalian situasi di bawah Menko Polhukam, KSP, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Menkum HAM, Menkominfo, akan kumpul di posko TNI yang dekat Istana,"  bebernya.

Para pejabat negara itu disebut akan memantau perkembangan situasi keamanan saat pembacaan sidang putusan MK. Pemerintah, menurut Moeldoko, akan merespons cepat setiap perkembangan dari sidang putusan MK tersebut.

"Semuanya akan kita monitor, sehingga kita tahu persis apa yang terjadi dan perkembangannya akan kita respons dengan cepat," ujarnya.

Selain itu, Moeldoko menyebut ada kemungkinan media sosial akan kembali dibatasi seperti pada aksi 21-22 Mei. Pembatasan media sosial disesuaikan dengan kondisi di lapangan. "Kemarin kita bicarakan sepanjang itu kita lihat kalau itu memang akan mengganggu situasi keamanan negara, ya mohon maaf, akan kita kurangi sedikit. Tetapi, kalau tidak, ya kita jalankan biasa," ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak menyebarkan berita hoax dan provokatif. Dia menyebut komunikasi paslon Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga sudah berlangsung baik.

"Semuanya itu sudah terkomunikasi dengan baik antara calon 01 dan 02. Semuanya sudah terkomunikasi dengan baik, sehingga jangan lagi merusak situasi. Saya mengingatkan kepada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan adanya koalisi, jangan berbuat yang mengganggu masyarakat," timpalnya.

Seperti diketahui, pembacaan putusan gugatan hasil pilpres akan dilaksanakan pada Kamis (27/6) pukul 12.30 WIB. Pembacaan dilakukan lebih awal dari jadwal semula, yaitu Jumat (28/6). Alasannya, hakim konstitusi sudah siap dengan putusan permohonan gugatan yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno.

 

Gugatan sengketa ini diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga. Dalam permohonan gugatan hasil Pilpres 2019, MK diminta mendiskualifikasi capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Prabowo-Sandiaga dalam petitumnya memohon ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019.

WIRANTO: KESIAPAN APARAT PRIMA, WARGA DIMINTA TENANG

Penegasan serupa dikumandangkan Menko Polhukam, Wiranto. Pelaksanaan sidang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dijamin akan berlangsung aman. Masyarakat diminta tidak khawatir, karena aparat TNI-Polri akan melakukan penjagaan secara maksimal.

"Nggak usah khawatir, aparat keamanan sudah berjaga-jaga, kesiapannya prima, jangan bikin gelisah masyarakat, masyarakat tenang saja, nggak usah khawatir," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.

Lanjut Wiranto, Polri sudah menegaskan melarang massa melakukan aksi di sekitar MK. Jika ada aksi tanpa izin, itu berarti aksi liar dan dapat dibubarkan polisi. "Selama nggak di sekitar MK, demonstrasi ada izin, nggak masalah. Nggak ada izin, berarti demonstrasi liar, polisi nanti minta dibubarkan, kan gitu," lugas Panglima TNI ke 12 itu.

Warga diminta tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Apalagi kedua kubu baik Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno disebut sudah meminta agar para pendukungnya tidak melakukan aksi.

"Besok insyaallah akan berjalan aman tertib. Karena apa? Karena kedua pimpinan yang berkontes sudah menyatakan siap menerima apapun keputusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Polda Metro Jaya sendiri telah meningkatkan pengamanan menjelang sidang putusan gugatan Pilpres 2019 di MK, Kamis (27/6) hari ini. Total ada 47 ribu personel gabungan yang akan mengamankan jalannya persidangan.

Fokus pengamanan aparat polisi tidak hanya pada kegiatan persidangan. Perangkat persidangan, seperti hakim dan pihak-pihak yang berkepentingan, juga akan diamankan oleh polisi. Termasuk aset vital negara. Seperti istana negara, gedung DPR/MPR, Kantor KPU, Kantor Bawaslu serta aset negara lainnya.

PA 212 TETAP LAKUKAN UNJUK RASA

Imbauan Capres Prabowo agar masyarakat terutama para pendukungnya untuk tidak menggelar aksi di MK, tak digubris. Aksi unjuk rasa tetap berlangsung. Rabu (26/7) kemarin, ribuan massa yang mengatas-namakan Gerakan Kedaulatan Rakyat melakukan aksi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus.

Pendemo menyebut itu sebagai aksi kawal sidang MK.Tak hanya itu para pengunjuk rasa yang mayoritas berasal dari Persaudaraan Alumni 212, FPI dan ormas lainnya, menyatakan aksi itu akan berlanjut Kamis (27/6) hari ini, dengan jumlah massa yang lebih besar.

"Saya ingin menyampaikan kepada Alumni 212 yang hadir sekarang ini. Antum silakan WA, antum silakan SMS, silakan telepon yang pada waktu 2016 menjadi Alumni 212, besok kita berkumpul kalau bisa besok minimal 1 juta orang," Waketum PA 212 Asep Syaripudin di atas mobil komando di kawasan Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Rabu kemarin.

Ustaz Asep menyebut kedatangan massa di dekat kawasan MK untuk menuntut keadilan terkait sidang gugatan hasil Pilpres. MK diminta tak takut mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta.

Untuk aksi hari ini, Asep mengaku sudah mengirim surat pemberitahuan ke kepolisian. Dia meminta kepolisian tidak menghalangi massa yang akan berorasi. "Kita sudah menyampaikan pemberitahuan ke Polda Metro. Segenap alumni 212 silakan datang ke Jakarta untuk mengawal kedaulatan Negara Republik Indonesia," ujar Asep.

Senada dilayangkan Abdullah Hehamahua, koordinator aksi Gerakan Kedaulatan Rakyat, saat menutup aksi massa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat,  kemarin.

"Aksi kita hari ini Insya Allah akan ditutup, tapi tentu aksi ini bukan yang terakhir karena besok adalah endingnya, besok adalah penentuan proses di Mahkamah Konstitusi," kata Abdullah di atas mobil komando.

Abdullah menyerukan kepada massa aksi untuk kembali bisa hadir pada pukul 08.00 WIB. Dia pun berkeyakinan bahwa aksi besok telah mengantongi izin dari aparat keamanan. "Kita sudah sampaikan surat pemberitahuan untuk polda metro, jadi besok jam 8," jelas dia.

Terakhir, Abdullah meminta kepada massa untuk bisa membawa lebih banyak lagi kenalan mereka untuk ikut meramaikan aksi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, guna mengawal putusan sengketa hasil pemilu presiden 2019. "Sampaikan kepada Alumni 212 dan rakyat Indonesia untuk datang jangan sampai menyesal, besok jam 8!," tandas dia.

Massa aksi  membubarkan diri sekitar pukul 16.30 WIB, usai salat ashar dengan tertib. Diketahui, sidang putusan gugatan hasil Pilpres digelar pukul 12.30 WIB, Kamis (27/6). Pembacaan putusan dilakukan lebih awal dari jadwal semula, yaitu Jumat, 28 Juni, dengan alasan kesiapan hakim konstitusi membacakan putusan gugatan hasil Pilpres.

SANDI KEMBALI IMBAU PENDUKUNG TAK LAKUKAN AKSI

Cawapres Sandiaga Uno kembali mengimbau pendukungnya agar tidak melakukan aksi di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK). Sandi berharap masyarakat yang tetap melakukan aksi menjaga situasi agar warga tak dirugikan.

"Tentunya kita inginkan suasana Ibu Kota yang tenteram dan kondusif. Namun tentunya masih ada sebagian anggota masyarakat yang hadir di sana. Oleh karena itu, kami imbau untuk jaga situasi aman-tentram," kata Sandiaga di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu kemarin.

Sandi mengatakan kondisi yang tidak aman akibat aksi akan membuat masyarakat rugi. Selain itu, kondisi ekonomi akan ikut terpengaruh.

"Karena, jika ada situasi tidak kondusif, yang dirugikan adalah seluruh masyarakat, terutama ada ketidakpastian ekonomi yang terganggu lagi. Dalam keadaan sekarang, kan ekonomi dalam situasi yang kurang baik," ujarnya.

Dia juga mengingatkan para pendukung agar taat pada konstitusi. Menurutnya, semua pihak harus percaya bahwa hakim mengambil keputusan yang benar dan adil.

"Itu sudah menjadi keputusan, kita sudah ambil langkah ke MK, kita taat konstitusi, taat koridor hukum. Tentunya kita percaya pada hakim MK untuk berikan keputusan yang berpihak pada kebenaran dan keadilan," pungkasnya.

Sandi mengatakan parpol yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur akan menentukan langkah ke depan untuk membangun Indonesia bersama-sama setelah adanya hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

"Tentunya kita selama 8 dan 9 bulan ini bersama-sama dan kita harus pastikan bahwa kita bergabung dengan niat baik, dan tentunya nanti setelah tahapan MK ini selesai, kita juga duduk sama-sama kembali untuk merumuskan langkah-langkah ke depan," ujar Sandiaga.

Namun Sandiaga tidak mengungkapkan secara jelas kapan agenda pertemuan itu akan dilakukan.

"Tentunya setelah putusan kita akan koordinasi dengan anggota koalisi dan apa pun putusan itu, saya sebagai bagian dari silaturahmi politik nasional untuk membangun Indonesia ke depan bersama-sama itu akan segera diagendakan," tandasnya.(dtc/mrd)

      

 


Komentar