Jakarta, MS

Ancaman kaos aksi 22 Mei mengencang. ‘Teror berdarah’ diendus aparat keamanan. Upaya menggulingkan pemerintah sah diradar. Lebih 50 ribu pasukan TNI-Polri pun siaga di Ibukota.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan pemerintah sudah mengidentifikasi ada kelompok yang bermain dan membuat suasana ricuh saat pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019 besok. Bahkan ada upaya penyelundupan senjata.

"Intelijen kita sudah menangkap adanya upaya menyelundupkan senjata dalam rangka itu. Nah, jadi bukti-bukti itu sudah nyata. Untuk itu kita harus sampaikan terbuka pada masyarakat agar mengurungkan niatnya untuk berkumpul," kata Moeldoko di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/5).

Motif penyelundupan senjata itu terindikasi untuk menciptakan isu adanya penembak jitu (sniper). Narasi akan adanya penembak sudah diciptakan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan.

"Ya motifnya kita kan merangkai, dari awal sudah mulai diciptakan ada penembak, sniper di gedung-gedung ya kan. Itu semua penciptaan kondisi. ujung-ujungnya kita tangkap senjata yang kebetulan dengan perlengkapan peredam. Berikutnya ada senjata yang tidak menggunakan pisir, sehingga itu harus menggunakan teleskop. Itu untuk apa itu? Itu untuk senjata yang sudah disiapkan sniper. Yang begini-begini saya harus katakan terang benderang pada publik agar publik paham," jelasnya.

Sangat mungkin ada upaya adu domba pada tanggal 22 Mei 2019 nanti. Bahkan dia mengatakan TNI dan Polri yang jadi korban nantinya.

"Sangat mungkin (ada upaya adu domba-red). Tuduhannya, ujung-ujungnya adalah pemerintah. Ujung-ujungnya TNI-Polri menjadi korban tuduhan. Gitu," sebutnya.

Untuk menghindari adanya tudingan terhadap aparat keamanan, maka TNI dan Polri dilarang menggunakan peluru tajam dalam pengamanan tanggal 22 Mei nanti.

"Nah untuk itu lah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Nggak ada lagi sekarang amunisi tajam itu. Dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa. Secara taktikal kita sudah susun dengan baik, sehingga kita sangat berharap nggak ada lagi TNI-Polri jadi korban dari sebuah skenario yang disiapkan," paparnya.

POLISI SITA BENDA MIRIP BOM MOLOTOV

Ribuan massa terus bergerak menuju Jakarta. Operasi ketat pun diberlakukan aparat keamanan. Di Jawa Timur (Jatim), kepolisian setempat amankan benda yang diduga berbahaya.

Polda Jatim sudah menggagalkan lebih dari seribu massa yang hendak ke Jakarta dan diduga akan mengikuti aksi 22 Mei. Dalam operasi yang digelar, polisi juga mengamankan benda mirip bom molotov.

Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan, pihaknya menemukan benda mencurigakan. Benda tersebut mirip bom molotov.

"Ini baru saja diperiksa tadi ada kita lihat benda yang mencurigakan. Lagi didalami oleh tim penyidik dan nanti baru salah satu dari tiga kendaraan ini akan kita periksa satu persatu dari mana asal usul barang tersebut," ungkap Luki di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (20/5).

Kecurigaan itu karena benda tersebut memiliki ciri-ciri seperti bom molotov. Botol tersebut juga berbau minyak tanah.

"Barang itu tadi, kalau saya lihat, bau botol yang berbau minyak tanah, semacam bom molotov kita akan dalami ini," lanjutnya.

Ada empat botol yang diamankan. Selain botol, ada satu kotak mencurigakan lainnya. Namun masih diperiksa.

"Ada 4 botol, ada satu kotak lain, belum kami lihat. Mereka akan rencana ke Jakarta, berangkat ke Jakarta," pungkas Luki.

KAPOLRI PASTIKAN AKAN TINDAK TEGAS

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan pengamanan maksimal pada hari pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada 22 Mei besok. Setiap pihak yang melanggar akan ditindak tegas.

"Kita akan mengamankan secara maksimal kita sudah siapkan rencana rencana pengamanan yang melibatkan personel yang cukup agar masyarakat juga merasa terjamin sepanjang semua mengikuti aturan hukum maka akan baik-baik saja. Polri prinsipnya jika ada pihak-pihak yang keberatan mengikuti aturan hukum maka tentu kita akan ikut mengamankan namun kalau ada pelanggaran hukum yang sama polisi seluruh dunia juga sama, kalau ada pelanggaran hukum kita akan melakukan penindakan hukum sesuai aturan yang ada," tutur Tito di kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (20/5).

Tito berharap semua pihak yang tidak terima atas hasil Pemilu 2019 untuk menempuh jalur yang sesuai aturan hukum.

"Kalau seandainya ada keberatan-keberatan segera itu menjadi bagian dari proses demokrasi. Saya hanya berharap semua kita ikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia, konstitusi yang ada, dan prinsip dari Polri tentu akan bekerja maksimal untuk mengamankan semua tahapan termasuk juga pada tahap pengumuman dari KPU," ujar dia.

Sebanyak 40 ribu personel dikerahkan saat pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019. Pengamanan di setiap daerah akan berbeda-beda menyesuaikan tingkat kerawanannya masing-masing.

"Prinsip Jakarta tapi ada beberapa tempat lain kita juga kan amankan, saya kira semua kapolda sudah saya perintahkan untuk membuat renpam (rencana pengamanan) sesuai dengan potensi kerawanan yang ada. Tiap daerah berbeda satu sama lain," ujar dia.

Situasi Indonesia pada 20 Mei 2019 akan tetap kondusif. Keyakinan Tito itu merujuk pada semua tahapan pemilu yang sudah berjalan 8 bulan dan berlangsung damai.

"Sudah 8 bulan berlangsung semua tahapan bisa dilalui kampanye pun yang melibatkan jutaan orang itu kita bisa lalui dengan baik. Pemungutan suara di Indonesia merupakan pemungutan suara terbesar di dunia dan mungkin paling kompleks karena melibatkan 81%, itu di atas 150 juta dan kemudian pilpres dan pileg nya dilaksanakan serentak dalam satu hari. Nggak ada lagi negara yang melakukan itu. Nyatanya kan kita juga bisa lalui dengan baik, tidak ada insiden yang berarti," tandasnya.

Sementara itu, kabar yang diterima dari Polda Metro Jaya, pasukan pengamanan untuk mengamankan pengumuman KPU pada Rabu 22 Mei 2019 besok sebanyak 50 Ribu personel.

"Jadi besok (hari ini, red) dari pihak kepolisian menurunkan sekitar 50 ribu personel gabungan TNI-Polri dan Pemda. Itu sudah kita tentukan lokasi-lokasi mana saja yang diamankan," beber Kabid Humas Polda Meteo Jaya, Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/5).

Sebanyak 50 ribu personel itu akan disebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya pada 22 Mei. Personel disebar di objek-objek vital hingga pusat keramaian dan pusat perbelanjaan.

"Yang pertama namanya di simbol negara dan Pamobvit, misalnya ada (gedung) KPU, Bawaslu, DPR, MPR, Istana Negara dan ada sentra ekonomi, pasar, mall, stasiun-stasiun, terminal dan semuanya kita lakukan pengamanan di sana dan pengamanan itu banyak," ungkap Argo.

TNI AD SIAPKAN 16.882 PRAJURIT DI JAKARTA

Puluhan ribu personel dari berbagai macam kesatuan TNI AD telah siaga. Pengamanan ketat mulai dilakukan di Ibu Kota jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019 besok.

"Jumlahnya untuk di Jakarta sendiri ya, Jakarta sendiri kita 16.882 (personel) di Jakarta saja, itu gabungan unsurnya, baik dari Kodam Jaya, dari Kostrad, dari Kopassus, dan dari Kodam Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagian," ujar Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa saat pemeriksaan pasukan di Balai Komando, Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Senin (20/5).

Andika tidak memerinci persebaran titik lokasi para personelnya pada 22 Mei. Namun, yang jelas, dia mengaku sudah menempatkan personelnya di lokasi vital, seperti KPU dan Istana Negara.

"Jadi kita memang sudah, sudah di-floating insert sudah beberapa titik. Saya tidak ingin jelaskan secara detail, tapi yang penting-penting, seperti KPU, kemudian Bawaslu, kemudian Istana itu ada," ucapnya.

Selain itu, Andika mengatakan pihaknya sudah menghitung kekuatan dengan instansi lain dalam mengantisipasi pergolakan di lapangan. Pelibatan personelnya pun melihat kondisi yang terjadi di lapangan.

"Tapi yang jelas kami sudah digelar, di beberapa titik, dengan perhitungan, sama-sama perhitungan dari pihak Polri, pihak dari Mabes TNI pun sebagai pengguna juga sudah menghitung dalam rangka mengantisipasi. Nah, soal teknis gelarnya apakah kita di belakang atau sejajar atau bagaimana, saya yakin itu akan ditentukan apabila memang situasi nanti membutuhkan," jelasnya.

Dalam pelaksanaan di lapangan, para personel akan dikomandoi oleh Pangdam Jaya dan pimpinan kesatuan lainnya. Dia pun mengatakan personel di luar TNI AD juga dilibatkan dalam pengamanan Ibu Kota pada 22 Mei.

"Jadi pengguna itu adalah Panglima TNI, kemudian pelaksana ini kotama-kotama (komando utama) operasi. Seperti Kodam, kemudian Kostrad, Kopassus, dan di luar Angkatan Darat juga ada, seperti pertama operasional yang lainnya. Misalnya dari Pasukan Khas Angkatan Udara dari Marinir," imbuhnya. (detik)